Menteri Arah Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Tandas Awam in Property

---

Menteri Arah Pemeriksaan Mengejut Ke Atas Tandas Awam Posted: 01 Dec 2010 07:27 AM PST KUALA LUMPUR: Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Chor Chee Heung mengarahkan semua pihak berkuasa tempatan (PBT) memperbaiki keadaan tandas awam dengan menguatkuasakan pemeriksaan mengejut bagi memastikan kemudahan itu sentiasa bersih. Beliau berkata, PBT hendaklah meningkatkan kesedaran awam mengenai pentingnya menjaga kebersihan tandas awam selepas mereka menggunakannya. "Tandas awam perlu sentiasa dalam keadaan bersih. Kita akan meningkatkan kesedaran mengenai kebersihan tandas," katanya kepada pemberita selepas Presiden Tandas Dunia (WTA) Dr Yong Ee Cho mengunjungi beliau di pejabatnya di sini hari ini. WTA, sebuah pertubuhan bukan membuat keuntungan, menyediakan kemudahan tandas untuk negara-negara miskin selain berkempen untuk memperbaiki keadaan tandas dan perlunya menjaga kebersihan. - BERNAMA

PLN: Pengembang Properti Tak Perlu Keluarkan Biaya Investasi Listrik Posted: 01 Dec 2010 03:36 AM PST Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan pengembang perumahan yang membangun rumah kini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan jaringan listrik dan pembelian trafo. Biaya untuk hal tersebut menjadi tanggung jawab PLN. Direktur Utama PLN Dahlan Iskan telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melayani setiap permintaan sambungan listrik untuk perumahan, berapapun daya tersambung yang diminta calon pelanggan. Penyediaan jaringan standar tegangan Menengah (TM) dan tegangan rendah (TR) termasuk trafo distribusi, sambungan rumah dan alat pengukur dan pembatas (APP) atau meteran listrik menjadi tanggung jawab PLN. "Jika ada kendala teknis, maka hanya dilakukan penundaan penyalaan dan calon pelanggan tersebut dicatat dalam daftar tunggu yang dilengkapi dengan jadwal penyalaan. Dengan demikian, calon pelanggan memperoleh kepastian waktu penyalaan," kata Dahlan dalam siaran pers, Rabu (1/12/2010). Dikatakan Dahlan, seluruh daftar tunggu yang masih ada juga harus diperbaharui dan dilengkapi dengan data jadwal penyalaan bagi setiap calon pelanggan. Seluruh daftar tunggu tersebut ditargetkan akan habis pada akhir Maret 2011.  Kebijakan ini diambil oleh manajemen PLN setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pemerintah saat ini telah mengakomodir model bisnis PLN, di mana selisih antara biaya operasi dengan pendapatan ditutup dengan subsidi oleh Pemerintah. PLN juga telah diberi margin usaha untuk kebutuhan investasi perluasan pelayanan. Kedua, Pemerintah telah menetapkan tarif baru biaya penyambungan yang cukup untuk membiayai sambungan rumah dan APP. Tarif BP yang baru tersebut ditetapkan bersamaan dengan penetapan tarif listrik 2010 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.07 tanggal 30 Juni 2010. Dengan kebijakan baru ini diharapkan pengembang perumahan dapat lebih fleksibel mengatur rencana pembangunan rumah bagi rakyat tanpa harus terkendala dan tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk investasi listrik. (dnl/dnl)

You are subscribed to email updates from rss indonesia rakhma To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610