Proses Administasi Ruislag Tanah Kasa Desa menjadi Tanah Perumahan in Property

Proses Administasi Ruislag Tanah Kasa Desa menjadi Tanah <b>Perumahan</b> in Property

---

Proses Administasi Ruislag Tanah Kasa Desa menjadi Tanah <b>Perumahan</b> Posted: 20 Dec 2010 06:34 AM PST Proses Administasi Ruislag Tanah Kasa Desa menjadi Tanah Perumahan cukup banyak, di bawah ini adalah sebagai gambarannnya. Surat Permohonan dari pengurus perusahaan tentang, permohonan Surat Pertimbangan Pemanfaatan Lahan yang terletak di wilayah tertentu. Surat Pertimbangan ditandatangani oleh Kepada BAPEDA tetntang, Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Perumahan. Aspek Tata Guna Tanah dari Kantor Pertanahan tentang Pertimbangan Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Perumahan dengan luas tertentu di lokasi tertentu. Ijin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perumahan yang dikeluarkannya Keputusan Bupati/wakikota Dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten/kota, tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah untuk pembangunan perumahan terletak di . Adanya Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten/kota, Perihal Penunjukan Kewajiban Penyerahan Lahan TPU kepada pengembang. Dikeluarkannya Surat dari Dinas Bina Marga dan Pengairan, perihal Advis Teknis Pell Banjir dan Saluran Pembuang kepada pengembang. Adanya Surat Dari Pengembang, perihal Permohonan Rekomendasi Ruislag Tanah Kas Desa (TKD) kepada Kepala Desa yang dimohonkan. Adanya Surat dari Kepala Desa yang dimohonkan Perihal undangan Musyawarah kepada Ketua BPD dan Anggota, Para ketua RT dan Para Tokoh Masyarakat Adanya Berita Acara Musyawarah Kesepakatan Ruislag Tanah Kas Desa (TKD), dengan hasil pada prinsip kami tidak berkeberatan akan dipergunakannya Tanah Kas Desa (TKD) oleh pengembang untuk pengembangan perumahan selama tanah penggantinya sesuai dengan Tanah Kas Desa (TKD) yang ada, baik dari sisi ekonomis maupun produktifitasnya. Serta sesuai atau mengikuti aturan dan Tata cara Ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Surat dari Kepala Desa termohon perihal Rekomendasi Ruislag TKD kepada pengembang. Adanya Surat Kepala Desa/kelurahan perihal Undangan Musyawarah yang akan dilaksanakan pada tanggal tertentu dengan acara Pembahasan Peninjauan Lokasi Tanah Kas Desa (TKD) yang akan di Ruislag kepada Ketua BPD dan Anggota dan pemohon/pengembang. Adanya Berita Acara Pembahasan Peninjauan Lokasi Tanah Kas Desa (TKD) yang akan di Ruislag dengan hasil rapat : Menyepakati bahwa rencana Peninjauan tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) akan dilaksanakan pada tertentu. Adanya Berita Acara Peninjauan Lokasi Pengganti Tanah Kas Desa (TKD Adanya Berita Acara Peninjauan Lokasi Asal Tanah Kas Desa (TKD) Adanya Surat dari Kepala Desa/kelurahan, perihal Rekomendasi Ruislag TKD untuk Permohonan Penaksiran harga Tanah TKD Desa kepada perusahaan penilai. Adanya Surat Perjanjian Kerja antara Kepala Desa dan perusahaan Penilai. Adanya Surat dari Kantor perusahaan Penilai tentang Perihal Laporan Penilaian tanah kasa desa (TKD) kepada Kepala Desa.

BTN siap biayai 130.000 rumah di 2011 Posted: 20 Dec 2010 06:19 AM PST Jakarta -- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) siap mengucurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk 130 ribu unit rumah di 2011. Naik dari target di tahun 2010 ini yang jumlahnya mencapai 110 ribu unit. Demikian disampaikan oleh Direktur Consumer Banking BTN Irman A. Zahiruddin usai peluncuran kartu kredit BTN di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (20/12). “KPR bersubsidi total di tahun depan bisa mencapai 130 ribu, tahun ini saja target 110 ribu. Sampai dengan saat ini sudah 93 ribu, dan khusus FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) mencapai 17 ribu,” papar Irman. Di tempat yang sama, Direktur Utama BTN Iqbal Latanro mengatakan menyambut pengesahan Undang-undang (UU) Perumahan dan Kawasan Permukiman. UU ini akan mendukung pertumbuhan industri perumahan. Pasalnya pelaku usaha sudah lebih yakin, karena telah ada perangkat hukum yang lebih pasti. “Dengan RUU yang sudah ditetapkan ini baik. Karena ada landasan hukum yang lebih jelas,” ungkap Iqbal. Secara umum, pertumbuhan industri perumahan khususnya residensial akan terbantu dengan payung hukum baru ini. Namun, apakah dengan UU ini BTN akan merievisi target pembiayaan sektor KPR di tahun 2011? Belum bisa dipastikan. Pasalnya Iqbal masih harus melihat detail UU yang baru saja disahkan DPR pekan lalu tersebut. “(Revisi) belum. Kita sendiri belum lihat,” tegas Iqbal. Iqbal menambahkan, dengan adanya pembahasan kepemilikan properti asing dalam UU tersebut juga membawa angin segar untuk seluruh stakeholder. Pasalnya akan semakin banyak permintaan, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga asing. “Kalau demand baik, kesempatan berjalan. Ini berarti menunjukkan bisnis yang menarik,” tegas Iqbal. UU Perumahan dan Kawasan Permukiman baru saja disahkan wakil rakyat pekan lalu. Dengan UU  ini diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di dalamnya juga disinggung pemenuhan kebutuhan rumah untuk orang asing. Yaitu, asing hanya dapat menghuni dengan cara hak sewa atau hak pakai yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dtc/tya

You are subscribed to email updates from rss indonesia rakhma To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610